Lokakarya dengan di fasilitasi dari Kepala Markas PMI daerah Bali
Bangsa Indonesia , mendapatkan ujian yang sangat berat dengan beraneka ragam bencana yang mewarnainya. Dari kejadian yang sangat fenomenal yaitu Gempa-Tsunami Aceh dan Sumut, disusul dengan kejadian bencana yang datang berturut-turut seperti Gempa Bumi Yogyakarta, Tsunami Pangandaran sampai dengan Bencana yang tak kunjung selesai yaitu terjadinya Lumpur Panas PT Lapindo, Sidoarjo.
Semua bencana tersebut menuntut Peran Pemerintah untuk menanggulanginya disamping peran lembaga-lembaga lain yang juga konsen dengan kegiatan Penanggulangan Bencana. Hubungan yang baik antar semua elemen yang ada tentu akan membuat upaya penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik pula.
Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana penanganan yang dilakukan selama ini? Dari banyaknya kejadian-kejadian, apakah membuat penanganan terjadinya bencana dapat berjalan lebih baik! Kinerja SATLORLAK PBP yang notabene merupakan kepanjangan dari Pemerintah sering menjadi sorotan akan keterlambatan dan ketidakmampuan lembaga tersebut dalam penanganan bencana. Bahkan tidak jarang justru lembaga-lembaga lain / LSM lebih pro aktif membantu masyarakat namun melalui jalan mereka masing-masing, tanpa adanya koordinasi yang terpusat yang seharusnya menjadi peran SATKORLAK PBP.
Berlatar belakang dari kejadian-kejadian tersebut maka untuk wilayah Bali, PMI Daerah Bali berinisiatif untuk mengajak elemen-elemen penanggulangan bencana yang ada untuk duduk bersama, dan selanjutnya membuat formula yang tepat terkait upaya-upaya yang akan dilakukan ketika bencana terjadi dalam kegiatan bertajuk “Review Standar Operations Prosedur (SOP)” yang dimiliki Bali. Sebelumnya Bali telah memiliki SOP yang terkait hal ini, namun perjalanan waktu dengan rangkaian bencana yang pernah terjadi di Bali diketemukan kekurangan-kekurangan dalam SOP ini, sehingga upaya pananganan bencana tidak berjalan secara maksimal. Sehingga kegiatan review SOP yang difasilitasi PMI daerah Bali ini menjadi hal yang sangat positif untuk upaya kedepan yang lebih baik.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13-15 Nopember 2006, bertempat di Wisma Nangun Kerthi. Beberaa peserta yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain dari unsur SATKORLAK PBP yaitu Kesbanglinmas, ORARI, RAPI, Dinas Kesehatan Propinsi Bali, RSUP Sanglah Denpasar, KOREM, POLDA, Dinas Sosial dan Basarnas.Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bapak Asisten III mewakili Gubernur Bali didampingi oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmasda Propinsi Bali. Sedangkan PMI Daerah Bali sendiri diwakili oleh Drs. Ida Bagus Udiana, Sekretaris PD mewakili Ketua PD, Bapak I Gusti Bagus Alit Putra, SH, S.Sos., yang berhalangan hadir.
Kegiatan menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya: hasil kajian dan masukan dari diskusi kelompok akan dimasukkan pada revisi yang akan dibahas bersama oleh tim perumus yang memiliki tugas : Menindaklanjuti input/masukan-masukan yang diusulkan oleh masing-masing kelompok diskusi dan melaksanakan se-segera mungkin pertemuan POKGAS SATKORLAK, untuk mengidentifikasi dan review keanggotaan. Kedepannya, diharapkan SATKORLAK mempunyai 3 buah perangkat operasional, yakni :Pedoman Umum, Prosedur Tetap (PROTAP) yang menguraikan tentang masalah hazard serta mempunyai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang menjelaskan tentang kelompok tugas masing-masing.
Setelah menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai rekomendasi yang akan ditindaklanjuti kemudian, untuk sleanjutnya kegiatan ditutup secara resmi oleh Sekretaris Pengurus Daerah PMI Daerah Bali, mewakili Ketua Pengurus Daerah, Bapak I Gusti Bagus Alit Putra, SH, S.Sos. Untuk mendapatkan formula SOP yang benar-benar dapat diterapkan selama operasi penanganan bencana di lapangan, tentu memerlukan pemikiran yang matang, dan semoga tim perumus yang telah ditunjuk dan dipercaya dapat melaksanakan serta menyelesaikan tugasnya. p